Trump sebut PBB sebaiknya tetap ada, tetapi Dewan Perdamaian "mungkin saja" gantikan perannya

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbicara dalam konferensi pers di Gedung Putih di Washington DC, AS, pada 20 Januari 2026. (Xinhua/Li Yuanqing)

Dewan Perdamaian awalnya diusulkan sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang disusun AS untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina dan membantu rekonstruksi Jalur Gaza.

 

Washington, Amerika Serikat (Xinhua/Indonesia Window) – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (20/1) mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebaiknya tetap beroperasi mengingat potensi yang dimilikinya, tetapi Dewan Perdamaian usulannya "mungkin saja" menggantikan organisasi tersebut.

Dalam pidatonya yang berlangsung selama hampir dua jam pada konferensi pers Gedung Putih untuk memperingati satu tahun masa jabatan keduanya, Trump berulang kali mengkritik PBB yang tidak efektif dalam mengakhiri perang, seraya menambahkan bahwa PBB sebaiknya tetap beroperasi mengingat "potensinya begitu besar."

Dewan Perdamaian awalnya diusulkan sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang disusun AS untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina dan membantu rekonstruksi Jalur Gaza.

Namun, draf piagam dewan tersebut, yang dilaporkan terlampir pada surat undangan kepada banyak pemimpin dunia dan diperoleh sejumlah media, sama sekali tidak menyebut Gaza. Draf itu justru menguraikan visi yang lebih luas untuk badan tersebut sebagai organisasi yang dikendalikan AS dan bertujuan untuk membantu menyelesaikan konflik dan perang di seluruh dunia, peran yang telah dijalankan PBB selama puluhan tahun.

"Ini adalah 'PBB ala Trump' yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB," kata seorang diplomat seperti dikutip Reuters. Tiga diplomat Barat lainnya menilai dewan tersebut tampaknya akan melemahkan PBB jika dilanjutkan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres "meyakini bahwa negara-negara anggota bebas untuk bergabung dalam kelompok-kelompok yang berbeda," kata Farhan Haq, wakil juru bicara sekjen PBB, pada Ahad (18/1) saat menanggapi pertanyaan terkait draf piagam AS untuk Dewan Perdamaian. 

Laporan: Redaksi

Bagikan

Komentar

Berita Terkait